Disdik Jabar Diminta segera Tunjuk Kepsek SMKN 1 Kota Bogor

Disdik Jabar Diminta segera Tunjuk Kepsek SMKN 1 Kota Bogor

Disdik Jabar Diminta segera Tunjuk Kepsek SMKN 1 Kota Bogor

Keresahan para guru dan siswa siswi SMK Negeri 1 Kota Bogor,

yang sudah setahun menunggu ditetapkannya Kepala Sekolah tetap, sepertinya harus kembali bersabar.

Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Provinsi Jawa Barat Wilayah II Bogor, Depok, Aang Karyana, calon Kepala SMK Negeri 1 Kota Bogor, masih sedang dinilai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Ditemui diruang kerjanya, Aang Karyana menjelaskan, untuk menetapkan Kepala SMK Negeri 1

Kota Bogor yang definitif, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, saat ini sedang melakukan penilaian kepada para calon kepsek di lingkungan Dinas Pendidikan, Provinsi Jawa Barat.

“Asesmen alias penilaian itu perlu dilakukan kepada para calon Kepala SMK terutama SMK Negeri 1 Kota Bogor, karena ini merupakan suatu langkah penilaian komprehensif yang melibatkan berbagai eleman pendidikan. Hal ini untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan seorang pimpinan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana pendidikan agar lebih baik,“ kata Aang.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Bogor Bidang Humas

, Nani Maryani, menjelaskan, idealnya Plt Kepala Sekolah itu, dijabat paling lama tiga bulan, tetapi entah karena apa, Plt kepala SMKN 1 Kota Bogor ini sudah dijabat lebih dari 10 bulan pak Uus Sukmara dan sekarang di Plt-kan kembali kepada Kepala SMKN 4, pak Johni Alwis.

“Menurut hemat kami, kekosongan jabatan ini kurang baik untuk sebuah lembaga pendidikan setingkat SMKN 1 Kota Bogor. Karena kami sering kali mengalami hambatan kebijakan dalam melaksanakan program pendidikan di SMKN 1 ini. Kami sangat mengaharapkan agar Kepala SMKN 1 Kota Bogor, segera didefinitifkan. Karena jika hal ini dibiarkan terus berlarut larut, dikhawatirkan eksistensi SMKN 1 Kota Bogor akan menurun,” kata Nani.

Nani juga menambahkan Jabatan Plt Kepala SMKN 1, bukan berarti kinerjanya tidak baik, tetapi segala kebijakan dan pengambilan keputusannya tidak bisa dilaksanakan secara penuh.

 

Sumber :

https://www.surveymonkey.com/r/GT53M3Z